LINGKARAN ISTANA. id Labuhanbatu Selatan, 2 November 2026 — Sebuah pertanyaan besar mengemuka terkait keterbukaan informasi publik di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Surat permohonan informasi yang dilayangkan sejak 5 Oktober 2026 ke SD Negeri 06 Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, hingga kini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, padahal batas waktu yang diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah terlewati.
Apa yang terjadi?
Berdasarkan catatan, pada tanggal 5 Oktober 2026, seorang jurnalis melayangkan surat permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kepada SD Negeri 06 Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Informasi yang diminta bukanlah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menanggapi permohonan informasi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Jika diperlukan perpanjangan, paling lama hanya boleh menambah 7 (tujuh) hari kerja lagi. Artinya, batas waktu penyerahan informasi sudah sepenuhnya terpenuhi dan terlampaui sejak bulan Oktober lalu.
Alih-alih memberikan data, justru mengarahkan ke instansi lain
Ketika jurnalis menanyakan kelanjutan permohonan tersebut kepada Kepala SD Negeri 06 Asam Jawa, Nuraini Sihombing, alih-alih memberikan jawaban tertulis maupun penjelasan yang memadai, justru menyatakan bahwa pemohon sebaiknya mengajukan permintaan data tersebut ke manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat kabupaten atau ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Pernyataan ini menuai pertanyaan kritis, mengingat surat permohonan informasi telah ditujukan secara khusus kepada pihak sekolah selaku badan publik yang menerima dan mengelola dana serta sumber daya negara.
Di akhir komunikasi, Nuryani Sihombing menyampaikan secara lisan bahwa pihak sekolah dinyatakan “belum siap” dan belum bersedia memberikan informasi sebagaimana yang dimintakan dalam surat permohonan tersebut.
Aturan jelas, praktiknya terhambat
Pasal 11 ayat (1) UU KIP menegaskan: “Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik.”
Sekolah negeri adalah badan publik yang dibiayai dari anggaran negara, sehingga masyarakat memiliki hak mutlak untuk mengetahui pengelolaannya, selama informasi tersebut bukan masuk dalam kategori yang dikecualikan sesuai Pasal 17 UU KIP.
Mengalihkan permohonan informasi yang sifatnya menjadi wewenang internal sekolah ke instansi lain, lalu menyatakan ketidaksiapan untuk memberikannya—tanpa alasan hukum yang sah—adalah hal yang patut dipertanyakan. Apakah ini sekadar belum siap, atau ada hal yang sesungguhnya ingin disembunyikan di balik alasan tersebut?
Komitmen transparansi dipertanyakan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan tertulis resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait penolakan atau penundaan penyampaian informasi yang dimaksud. Jurnalis masih membuka ruang tanggapan bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait hal ini.
Transparansi bukanlah pemberian yang bersuka-ria, melainkan kewajiban konstitusional. Jika pengelolaan sekolah saja belum siap terbuka, lalu bagaimana masyarakat dapat menilai akuntabilitas pendidikan di daerah ini? Bersambung….. Fajar Sinaga






