Mediasi Buntu Lagi, Konflik Revitalisasi Pasar Wanguk Kian Memanas, Warga Nilai Pemerintah Tutup Mata

Indramayu/lingkaranistana.id — Upaya mediasi antara Pemerintah Desa Kedungwungu dan para pedagang Pasar Wanguk kembali gagal mencapai kesepakatan. Pertemuan yang digelar di Aula Kantor Desa Kedungwungu itu berlangsung dalam suasana tegang dan berakhir tanpa hasil. Konflik yang telah berlangsung lama mengenai rencana revitalisasi pasar tradisional tersebut kini semakin memanas dan menarik perhatian publik.

Pantauan di lokasi menunjukkan, aparat keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI diterjunkan untuk menjaga jalannya mediasi.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak pemerintah desa, perwakilan pedagang, serta tokoh masyarakat. Namun hingga akhir, kedua pihak tetap bersikeras mempertahankan pendirian masing-masing.

Pemerintah Desa Kedungwungu tetap berpegang pada Peraturan Desa (Perdes) Nomor 1 Tahun 2025, yang dijadikan dasar hukum baru dalam pengelolaan Pasar Wanguk. Sebaliknya, para pedagang menolak keras kebijakan tersebut dan mengacu pada Perdes Tahun 2010, yang masih memberikan hak guna pakai kios hingga tahun 2030.

“Kami hanya menuntut keadilan sesuai peraturan lama yang masih berlaku. Jangan hak kami dihapus sepihak dengan alasan pembangunan,” ujar Suwarto, salah satu perwakilan pedagang dengan nada geram.
Pada Senin/13/10/2025.

Sebelumnya, sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, telah berupaya memfasilitasi proses mediasi. Namun, hingga kini langkah-langkah tersebut belum membuahkan hasil. Situasi yang berlarut-larut ini memicu kritik masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Indramayu yang dinilai lamban merespons konflik di lapangan.

“Persoalan ini sudah terlalu lama dibiarkan. Pemerintah daerah seharusnya turun langsung, bukan sekadar menunggu laporan,” kata seorang warga yang turut menyaksikan jalannya mediasi.

Isu Pasar Wanguk kini ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet menilai keputusan pemerintah desa terlalu tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan dampak sosial serta ekonomi terhadap para pedagang kecil yang menggantungkan hidup di pasar tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan final mengenai kelanjutan proyek revitalisasi. Namun, yang jelas konflik antara pemerintah desa dan para pedagang masih jauh dari kata selesai.

Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang semakin memanas ini.
( Maman )