Indramayu/lingkaranistana.id – Gelombang aksi unjuk rasa kembali terjadi di Kabupaten Indramayu. Warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, menggelar aksi protes jilid kedua, menyuarakan tuntutan terkait dugaan penyelewengan anggaran desa oleh Kuwu Majakerta, Renda.Pada Rabu/03/12/2025.
Aksi yang berlangsung di depan Pendopo Kabupaten dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu ini kembali menyoroti transparansi pengelolaan anggaran desa. Dalam orasinya, massa mempertanyakan aliran dana desa (DD), dana bagi hasil pajak, hingga pemasukan dari sewa aset desa yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.
Korlap aksi, Rusnanto alias Ato, mengungkapkan kepada awak media bahwa warga mencurigai adanya ketidakjelasan dalam sejumlah pos anggaran yang bersumber dari APBDes Majakerta. Ia menegaskan bahwa dugaan ini telah lama menjadi keresahan warga dan kini kembali disuarakan melalui aksi lanjutan.
Menurut Rusnanto, sejumlah anggaran yang diduga dikorupsi oleh Kuwu Renda meliputi:
• Dana hasil sewa garap tanah sawah penyangga Pertamina senilai kurang lebih Rp600 juta selama empat tahun.
• Dana BUMDes tahun 2023 yang disebut tidak memiliki kejelasan.
• Bantuan alat tangkap ikan (jaring) bagi 30 nelayan dengan nilai Rp60 juta, yang diduga tidak disalurkan sepenuhnya.
• Program UMKM tahun 2023 untuk 30 penerima manfaat yang diduga tidak pernah direalisasikan alias fiktif.
• Dana bagi hasil pajak retribusi dari Pertamina melalui BKAD Indramayu pada periode 2021–2025 sebesar Rp1,9 miliar, yang ditengarai telah diselewengkan.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan warga beberapa bulan lalu. Warga menilai belum ada langkah tegas dari pemerintah daerah maupun aparat hukum atas laporan mereka terkait dugaan praktik korupsi tersebut.
“Aksi kedua ini karena kami kurang puas terhadap sikap pemerintah daerah dan pihak berwenang dalam menindaklanjuti laporan kami terkait dugaan korupsi oleh Kuwu Desa Majakerta,” ucap Rusnanto.
Massa aksi juga mendesak Kejari Indramayu untuk menuntaskan penyelidikan tanpa tebang pilih, sejalan dengan semangat “BEBERES INDRAMAYU” yang dikampanyekan Bupati Lucky Hakim.
Selain itu, warga meminta Bupati atau pejabat pemerintah daerah hadir menemui massa untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan kasus tersebut.
“Bupati Indramayu atau wakilnya agar menemui dan hadir di tengah-tengah kami terkait kasus ini,” tegas Rusnanto.
( Maman )
