Rusdi media lingkaran istana Sumsel Pembangunan Kantor Lurah Kemas Rindo di Palembang telah menjadi sorotan publik karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Salah satu yang memicu perhatian adalah tidak adanya papan proyek di lokasi pembangunan. Selain itu, proyek ini juga tidak dilengkapi dengan pengamanan yang memadai.
Papan proyek biasanya digunakan untuk memuat informasi tentang proyek, termasuk anggaran, sumber dana, dan timeline pengerjaan. Tidak adanya papan proyek membuat masyarakat sulit memantau kemajuan proyek dan mempertanyakan transparansi anggaran.
Ketiadaan pengamanan juga dapat membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan proyek pembangunan kantor lurah.
Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), masyarakat berhak memperoleh informasi tentang proyek-proyek pemerintah, termasuk informasi tentang anggaran dan pelaksanaan proyek.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan apakah proyek tersebut dikerjakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, tidak adanya papan proyek dan pengamanan dapat memicu kecurigaan tentang kemungkinan penyimpangan anggaran atau korupsi.
“Kami sebagai warga sangat khawatir dengan kondisi pembangunan kantor lurah yang tidak transparan ini. Kami ingin tahu bagaimana anggaran digunakan dan apakah proyek ini dikerjakan dengan baik,” kata salah satu warga
Oleh karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa proyek pembangunan kantor lurah tersebut dikerjakan dengan transparan dan akuntabel, serta mematuhi ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
(Rusdi )
