MEDAN, Sumut- Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala hadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jumat 29/8/2025, High level meeting di buka oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi.
Wagubsu tersebut menyampaikan pemerintah kabupaten dan kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, Terutama yakni beras, Cabai merah serta bawang merah melalui proses percepatan penyaluran SPHP, Intensifikasi dari gerakan pangan murah, Perluas toko pantau inflasi serta perlunya penguatan kolaborasi ekosistem hulu hilir.
Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga. Selain itu, literasi dan realisasi elektronifikasi juga ditingkatkan melalui sosialisasi dan capacity building agar OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha memahami manfaat digitalisasi. Guna mengendalikan inflasi dan mempercepat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah [ETPD] di Sumatera Utara.
Surya juga tegaskan pentingnya integrasi data pangan berbasis teknologi informasi. Sebagai pola langkah awal, pilot project sistem monitoring harga dan stok pangan akan dimulai di Kota Medan, Lalu Tebing Tinggi, serta Kabupaten Deli Serdang, Karo, dan Langkat.
TP2DD adalah forum koordinasi lintas sektoral yang dibentuk oleh pemda untuk mendorong inovasi dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah [ETPD] yaitu penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi pendapatan dan belanja daerah.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas serta transparansi didalam pengelolaan keuangan daerah, Dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah [PAD], Untuk percepat ETPD, Surya pun meminta supaya Pemkab/Pemko memperluas kanal pembayaran non-tunai pada pajak dan retribusi daerah. Dimana Kanal digital yang dimaksud yaitu mencakup QRIS, E-Commerce dan Mobile Banking.
“Optimalisasi penerimaan daerah secara non-tunai akan membuat sistem PAD lebih transparan dan akuntabel,” ujar Wakil Gubernur Sumut tersebut.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara menyampaikan beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumatera Utara. Tekanan inflasi sebagian besar bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.
Dalam rapat high level meeting TPID dan TP2DD Pemkab Dairi mendapat apresiasi program pajak non tunai terbaik, Turut juga hadir mendampingi Wakil Bupati Dairi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah [BKAD] Dekman Sitopu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fatimah Boang Manalu. [M.Panjaitan]
