Aceh Singkil-Lingkaran Istana.id Dugaan praktek jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh Singkil kembali menjadi sorotan publik.Isu ini mencuat dan mendapat perhatian luas setelah
didengungkan dalam aksi demo yang dilakukan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) Senin,09/2/2026, di halaman Gedung DPRK Aceh Singkil.
Dalam orasi tersebut massa menyampaikan keresahan atas dugaan adanya praktek transaksional dalam mengisi jabatan yang dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan good governance,tranparansi dan berkeadilan.
Dugaan ini di nilai tidak hanya merusak integritas birokrasi,tetapi juga berpotensi memperparah krisis kepercayaan masyarakat bagi Pemerintahan Daerah.
Merespon hal tersebut,Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kabupaten (EK) Aceh Singkil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan atensi serius dan segera melakukan penelusuran terhadap dugaan jual beli jabatan di Aceh Singkil.
Kami berkeyakinan bahwa KPK punya kewenangan dan kapasitas untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar terjadi,serta menindak tegas pihak pihak yang terlibat.Ucap Surya Padli Ketua EK LMND Aceh Singkil.
LMND menilai jual beli jabatan merupakan wujud korupsi struktural yang berdampak luas,karena memproduksi pejabat yang tidak berlandaskan kompetensi,melainkan kepentingan modal dan kekuasaan.Hal ini pada akhirnya merugikan pelayan publik (detrimental to public services) dan pembangunan daerah.
Dugaan ini tidak boleh dibiarkan mengendap tanpa kejelasan.KPK harus turun lapangan agar ada kepastian hukum dan untuk mencegah terulangnya praktek yang sama dimasa mendatang.Tegas Padli.
EK LMND Aceh Singkil menyatakan dukungan penuh terhadap mahasiswa dan pemuda yang telah berani menyuarakan aspirasi masyarakat.
LMND juga mengajak seluruh komponen masyarakat sipil untuk terus mengawal isu ini,demi terciptanya Pemerintahan yang good governance,bebas dari korupsi.
