PALEMBANG, LINGKARAN ISTANA — Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terwujudnya Palembang zero konflik dengan mengedepankan pendekatan dialogis bersama kelompok remaja. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencegah potensi eksploitasi anak, khususnya keterlibatan dalam aksi unjuk rasa yang berisiko anarkis.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Sumsel membahas dinamika sosial yang masih diwarnai aksi tawuran serta keterlibatan anak-anak dalam sejumlah aksi unjuk rasa yang berpotensi memicu kerusuhan di Kota Palembang.
Upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya melalui langkah represif atau penegakan hukum, melainkan juga memerlukan pendekatan komprehensif yang bersifat preventif. Salah satunya dengan memperluas ruang dialog serta merangkul dan mengarahkan kelompok remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang maupun tindak pidana.
AKP Suandi, S.H., selaku perwakilan Polda Sumsel yang didampingi Bhabinkamtibmas Kelurahan Talang Buluh AIPTU Hasym, menekankan pentingnya membangun komunikasi aktif dengan generasi muda.
“Kita masih jarang membangun interaksi dan dialog dengan anak-anak dan remaja, sehingga mereka kurang memahami dampak serta risiko dari perilaku pelanggaran hukum. Di era digital, interaksi lebih banyak terjadi melalui gawai, sehingga mereka rentan terpengaruh informasi yang bias, propaganda, atau agenda tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat remaja mudah terpengaruh opini publik yang tidak objektif dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Hal ini tercermin dalam peristiwa kerusuhan yang sempat terjadi di Kantor DPRD Sumatera Selatan dan sejumlah fasilitas umum pada Agustus 2025, menjelang aksi demonstrasi mahasiswa. Dalam kejadian tersebut, pelaku didominasi oleh anak-anak dan remaja yang terdorong fenomena fear of missing out (FOMO), provokasi media sosial, serta ajakan dari lingkungan pertemanan.
Pada aksi unjuk rasa mahasiswa keesokan harinya, aparat juga masih menemukan adanya pelajar yang berupaya menyusup ke dalam barisan massa, bahkan di antaranya kedapatan membawa senjata tajam.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat adanya indikasi potensi mobilisasi terencana oleh pihak tertentu yang memanfaatkan anak-anak sebagai tameng dalam aksi unjuk rasa.
Melalui dialog dan komunikasi yang intensif, diharapkan muncul pemahaman bersama mengenai bahaya manipulasi dan eksploitasi anak dalam situasi yang berpotensi mengarah pada kerusuhan atau tindakan anarkis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Polda Sumatera Selatan menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban sebagai tanggung jawab bersama. Aspirasi yang disampaikan dalam aksi diharapkan tetap berlangsung damai dan tidak terkontaminasi oleh pihak-pihak yang berupaya memicu kerusuhan, termasuk dengan melibatkan anak-anak demi kepentingan tertentu. Sinergi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menjaga Palembang tetap aman dan kondusif.
Editor : Toni
