TEBO — Lingkaran Istana Id – Dugaan praktik penarikan biaya tak wajar dalam instalasi dan pemasangan kWh listrik kembali melanda warga Desa Pemayongan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. Praktik ini disinyalir dikoordinir oleh oknum pihak ketiga berinisial Ratman dan Anton.
Pemasangan kWh beserta instalasi listrik—yang rata-rata meliputi tiga titik lampu dari lintasan Pasar Pemayongan sampai perbatasan dengan Desa Semambu—dipatok dengan biaya fantastis, yakni mencapai Rp3.500.000 per rumah tangga.
Biaya yang melonjak drastis dari ketentuan standar resmi ini diperkirakan telah membebani sekitar 800 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut. Skema penetapan tarif sepihak yang dilakukan oleh Ratman dan Anton ini diduga sengaja memanfaatkan keterbatasan akses informasi serta kebutuhan mendesak warga akan penerangan listrik.
Analisis Pelanggaran Undang-Undang yang Berlaku
Tindakan penarikan biaya di luar ketentuan resmi oleh oknum pihak ketiga (Ratman dan Anton) dalam penyambungan instalasi dan kWh listrik ini berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum di Indonesia, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan, termasuk pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dan standar yang berlaku. Pungutan di luar tarif resmi atau penarikan biaya oleh pihak yang tidak berwenang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan undang-undang sektor ketenagalistrikan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Pemerasan / Penipuan
- Pasal 368 KUHP (Pemerasan): Jika terbukti ada unsur memaksa warga untuk membayar dengan ancaman atau menyalahgunakan keadaan (keterdesakan warga akan kebutuhan listrik) agar memberikan keuntungan materi bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Pasal 378 KUHP (Penipuan): Jika penetapan harga fantastis tersebut disertai dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan seolah-olah harga tersebut adalah ketentuan resmi dari PLN atau instansi berwenang.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pelaku usaha atau pihak ketiga penyedia jasa instalasi dilarang menetapkan tarif atau biaya secara sewenang-wenang yang merugikan hak konsumen (warga) atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan tarif jasa yang ditawarkan.
Desakan Warga dan Imbauan
Melihat kondisi yang merugikan ini, masyarakat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tebo, instansi penegak hukum (Aparat Penegak Hukum), dinas terkait, serta pihak PT PLN (Persero) untuk segera turun tangan memvalidasi dan mengusut tuntas keterlibatan Tri dan Anton beserta jaringan di bawahnya. Kehadiran pihak berwenang sangat diharapkan agar masyarakat terhindar dari praktik dugaan pemerasan yang sangat memberatkan ekonomi desa.
Di sisi lain, mengingat patokan harga resmi kWh dan jasa instalasi sebenarnya sudah memiliki standar baku, warga yang belum melakukan pemasangan diimbau untuk menahan diri sementara waktu. Masyarakat disarankan menunggu kepastian dan realisasi program Listrik Desa (Lindes) agar mendapatkan fasilitas penerangan dengan biaya yang sah, transparan, dan jauh lebih terjangkau.
(Tim)
