PALEMBANG, LINGKARAN ISTANA –
Mursalin, warga Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, harus berhadapan dengan proses klarifikasi kepolisian setelah PT Adira Dinamika Multifinance menyampaikan informasi dugaan pengalihan sepeda motor Honda Beat Street yang masih dalam masa kredit.
Ironisnya, Mursalin justru membantah keras dugaan tersebut. Ia mengaku tidak pernah menjual ataupun memindahtangankan kendaraan itu, bahkan sepeda motor tersebut disebut masih berada di rumahnya dan digunakan untuk berjualan es.
Persoalan ini mencuat setelah Mursalin menerima surat dari Polsek Ilir Timur II Palembang tertanggal 9 November 2026, perihal permohonan bantuan informasi. Dalam surat tersebut, dugaan pengalihan kendaraan dikaitkan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mursalin pun mempertanyakan dasar munculnya dugaan tersebut, terlebih dirinya mengakui hanya mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama tiga bulan.
Surat tersebut bernomor B/175/XI/2026/Reskrim dan ditujukan kepada Mursalin untuk dimintai klarifikasi. Dalam surat itu disebutkan bahwa kepolisian sedang melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari PT Adira Dinamika Multifinance terkait dugaan pengalihan satu unit sepeda motor Honda Beat Street yang berkaitan dengan ketentuan jaminan fidusia. Perlu ditegaskan, surat tersebut merupakan permintaan klarifikasi dalam proses penyelidikan, bukan penetapan Mursalin sebagai tersangka.
Menerima surat tersebut pada 11 November 2026, Mursalin mengaku terkejut dan keberatan. Ia merasa nama baik serta kehormatannya dipertaruhkan karena dirinya dikaitkan dengan dugaan menjual atau memindahtangankan kendaraan yang masih dalam masa kredit, sementara ia mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.
Untuk memastikan persoalan itu, Mursalin mendatangi Polsek Ilir Timur II Palembang dan berkoordinasi dengan Unit 2 Reskrim. Setelah itu, ia juga mendatangi kantor PT Adira Dinamika Multifinance Palembang yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 1779 A-D, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, untuk mempertanyakan alasan munculnya dugaan pengalihan kendaraan terhadap dirinya.
Dari penjelasan yang diterimanya, Mursalin mengaku pihak Adira mengaitkan dugaan tersebut dengan tunggakan angsuran selama tiga bulan. Menurut pengakuannya, pihak perusahaan berasumsi kendaraan telah dijual atau dialihkan karena adanya keterlambatan pembayaran.
Padahal, Mursalin menjelaskan bahwa pada 29 Oktober 2026 sekitar pukul 18.30 WIB, petugas penagihan Adira pernah mendatangi rumahnya untuk menagih angsuran yang tertunggak. Saat itu, ia mengakui belum mampu membayar seluruh tunggakan karena kondisi ekonomi yang sulit. Meski demikian, ia tetap melakukan pembayaran untuk satu bulan angsuran.
Mursalin juga menyatakan bahwa petugas penagihan tersebut mengetahui sepeda motor Honda Beat Street masih berada di rumahnya dan digunakan untuk aktivitas berjualan es. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi Mursalin, mengapa dugaan pengalihan kendaraan tetap dikaitkan dengan dirinya.
Untuk memenuhi undangan kepolisian, pada Kamis, 12 November 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, Mursalin kembali mendatangi Polsek Ilir Timur II Palembang guna memberikan klarifikasi. Dalam kesempatan itu, ia memperlihatkan dokumen kendaraan serta bukti pembayaran angsuran terakhir kepada penyidik. Mursalin tidak membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi, tetapi tetap menyatakan bahwa kendaraan itu berada di rumahnya.
Di sisi lain, persoalan ini bukan sekadar menyangkut keterlambatan pembayaran angsuran. Dugaan pengalihan objek jaminan fidusia memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur larangan bagi pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.
Artinya, dugaan tindak pidana tersebut harus didasarkan pada fakta mengenai adanya perbuatan pengalihan, penggadaian, atau penyewaan objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Tunggakan angsuran selama tiga bulan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kendaraan telah dijual atau dipindahtangankan.
Inilah yang menjadi pokok keberatan Mursalin. Ia mengakui adanya keterlambatan pembayaran, tetapi tidak menerima apabila tunggakan tersebut dikaitkan dengan dugaan perbuatan pidana yang menurut pengakuannya tidak pernah dilakukan.
Persoalan kehormatan dan nama baik juga mendapat perlindungan hukum. Pasal 437 dan Pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ketentuan mengenai pengaduan fitnah dan persangkaan palsu. Meski demikian, penerapan pasal-pasal tersebut harus melalui pembuktian unsur hukum yang berlaku. Tidak setiap informasi atau laporan yang kemudian dipersoalkan otomatis merupakan tindak pidana.
Karena itulah, pihak Adira perlu menjelaskan secara terang apa dasar informasi yang disampaikan kepada kepolisian. Apakah terdapat bukti kendaraan telah dijual, digadaikan, disewakan, atau benar-benar dipindahtangankan? Apakah ada saksi maupun dokumen yang mendukung dugaan tersebut? Ataukah dugaan itu muncul hanya karena debitur mengalami tunggakan angsuran selama tiga bulan?
Untuk memperoleh penjelasan, awak media telah mengonfirmasi Fery selaku Head Collector PT Adira Dinamika Multifinance. Saat dimintai keterangan mengenai dugaan pengalihan kendaraan tersebut, Fery menjawab, “Itu kan cuma dugaan, baru dugaan.”
Pernyataan Fery tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius. Jika pihak Adira sendiri menyebut persoalan itu masih sebatas dugaan, lalu apa dasar dan fakta yang digunakan hingga informasi tersebut disampaikan kepada kepolisian dan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana?
Jawaban tersebut belum menjawab substansi persoalan yang dipertanyakan media. Sebab, yang menjadi perhatian bukan sekadar apakah dugaan itu sudah terbukti atau belum, melainkan apa dasar Adira menyampaikan informasi mengenai dugaan pengalihan kendaraan milik Mursalin kepada kepolisian.
Apakah Adira memiliki bukti bahwa kendaraan tersebut benar-benar telah dialihkan? Ataukah informasi tersebut hanya berangkat dari catatan tunggakan angsuran selama tiga bulan? Pertanyaan ini penting dijawab agar tidak muncul kesan bahwa keterlambatan pembayaran langsung dikaitkan dengan dugaan tindak pidana tanpa penjelasan mengenai fakta pendukungnya.
Dengan demikian, hingga pemberitaan ini disusun, pertanyaan mengenai dasar dugaan pengalihan kendaraan tersebut belum memperoleh penjelasan substantif dari pihak Adira melalui Fery selaku Head Collector. Sementara itu, Mursalin telah memenuhi undangan klarifikasi kepolisian dan menunjukkan dokumen kendaraan serta bukti pembayaran angsuran terakhir.
Pihak Adira Dinamika Multifinance perlu bertanggung jawab memberikan penjelasan kepada publik mengenai dasar informasi yang disampaikan kepada kepolisian. Sebab, ketika persoalan pembayaran angsuran dikaitkan dengan dugaan tindak pidana, perusahaan harus mampu menjelaskan fakta yang mendasarinya. Pernyataan bahwa perkara tersebut “cuma dugaan” tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai bukti dan alasan munculnya dugaan itu.
Mursalin menegaskan bahwa dirinya mengakui keterlambatan pembayaran angsuran selama tiga bulan karena kondisi ekonomi, tetapi membantah telah menjual atau memindahtangankan sepeda motor tersebut. Ia berharap pihak Adira memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan yang menyangkut kehormatan dan nama baiknya tidak terus menjadi tanda tanya.
“Saya mengakui ada tunggakan karena kondisi ekonomi, tetapi motor itu tidak pernah saya jual atau pindah tangankan. Motor masih ada di rumah dan saya gunakan untuk berjualan es. Saya berharap pihak Adira menjelaskan apa dasar dugaan yang disampaikan kepada kepolisian,” demikian keterangan Mursalin.(Toni)
