Lingkaraistana-id
Ogan Ilir — kendaraan dump truck pengangkut pasir yang diduga keluar-masuk kawasan Talang Tengah Laut menuju Tanjung Raja, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi sorotan masyarakat dan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN)
Warga mempertanyakan legalitas kegiatan penyedotan atau pengambilan pasir, termasuk dugaan penggunaan atau pengindukan perizinan yang disebut berkaitan dengan Pemerintah Desa Talang Tengah Darat.
“Kalau seperti ini terus, hancur jalan kito. Apolagi sudah turun hujan, tambah parah jalan kito ini,” ungkap seorang warga, Rabu (18/11/2026)
Berdasarkan keterangan warga, aktivitas tersebut diduga melibatkan seseorang berinisial (A). Warga juga menyebut adanya dugaan keterkaitan administrasi atau perizinan dengan Kepala Desa Talang Tengah Darat (S)
Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi dan masih menunggu penjelasan pihak yang bersangkutan.
Persoalan tidak hanya menyangkut aktivitas pengambilan pasir, tetapi juga asal material, legalitas pertambangan, dokumen lingkungan, pengangkutan, tonase kendaraan, hingga dampaknya terhadap jalan masyarakat.
BPAN Minta Aparat Turun
Perwakilan BPAN berinisial (M) meminta aparat penegak hukum dan instansi teknis segera melakukan pemeriksaan lapangan.
“Kami meminta aparat jangan hanya melihat kendaraan yang melintas. Periksa dari mana pasir itu berasal, siapa pengelolanya, apakah memiliki izin, siapa penanggung jawabnya, dan ke mana material tersebut dibawa,” tegas (M).
Menurut BPAN, apabila kegiatan tersebut benar merupakan usaha pertambangan atau pengambilan mineral bukan logam dan batuan, maka harus dipastikan perizinan berusaha dan kewajiban lingkungan telah dipenuhi sesuai ketentuan.
Jika terbukti melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan pidana dan administratif yang terbukti dilanggar.
Dari sisi angkutan, aparat juga diminta memeriksa kesesuaian kendaraan dan muatan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk aspek persyaratan kendaraan, muatan, keselamatan serta ketentuan angkutan barang.
“Kalau legal, tunjukkan legalitasnya. Kalau tidak legal dan ditemukan pelanggaran, jangan ada pembiaran. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak tebang pilih,” ujar (M)
Jalan Rusak, Legalitas Dipertanyakan
Warga juga mengeluhkan kondisi jalan yang semakin rusak, terutama setelah hujan. Intensitas kendaraan berat yang diduga mengangkut pasir disebut menjadi salah satu hal yang perlu diperiksa kaitannya dengan kondisi jalan.
Karena itu, aparat dan instansi terkait diminta memastikan:
legalitas kegiatan penyedotan atau pengambilan pasir;
asal-usul material;
pemegang izin dan penanggung jawab kegiatan;
dokumen lingkungan;
legalitas dump truck;
kesesuaian tonase dan muatan;
serta dampak aktivitas terhadap jalan dan keselamatan masyarakat.
Kades Talang Tengah Darat Belum Memberikan Klarifikasi
Awak media telah menghubungi Kepala Desa Talang Tengah Darat Samsul melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan keterkaitan pemerintah desa dengan aktivitas tersebut, termasuk informasi warga mengenai dugaan perizinan yang disebut menginduk kepada pihak desa.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh jawaban atau klarifikasi dari yang bersangkutan.
Pihak berinisial (A) dan pihak terkait lainnya juga belum memberikan keterangan.
BPAN menegaskan, persoalan tersebut harus dibuka secara terang. Jika kegiatan memiliki izin, masyarakat berhak mengetahui dasar legalitasnya.
Sebaliknya, jika ditemukan kegiatan tanpa izin atau pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan, lingkungan maupun angkutan jalan, aparat diminta mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat tidak boleh hanya menerima dampak berupa jalan rusak, debu dan risiko keselamatan, sementara legalitas serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut belum jelas.
(Rusdi)





