MUARA TEBO //Lingkaranistana.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025. Agenda penting ini berlangsung khidmat di Aula Utama Gedung DPRD Kabupaten Tebo pada Senin, 13 April 2026.
Rapat Paripurna ini menjadi puncak dari rangkaian evaluasi legislatif terhadap kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran sebelumnya. Dalam jalannya persidangan, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tebo memberikan pandangan akhir yang komprehensif terkait capaian pembangunan dan realisasi anggaran.
Restu Seluruh Fraksi dengan Catatan Perbaikan
Tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tebo secara bulat menyatakan menerima LKPJ Bupati Tebo Tahun 2025. Adapun ketujuh fraksi tersebut adalah:
- Fraksi Golkar-PPP
- Fraksi PDIP
- Fraksi Demokrat
- Fraksi Nasdem
- Fraksi Gerindra
- Fraksi PAN
- Fraksi PKS
Meski memberikan lampu hijau, setiap fraksi tidak sekadar memberikan persetujuan formal. Mereka turut menyertakan butir-butir rekomendasi strategis yang menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai kompas bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
”Kami menerima LKPJ ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah, namun dengan catatan bahwa rekomendasi yang kami berikan harus menjadi prioritas untuk perbaikan tata kelola di tahun berjalan,” ujar salah satu juru bicara fraksi saat menyampaikan pandangan umum.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo
Merespons pandangan akhir dan rekomendasi dari para wakil rakyat, Pemerintah Kabupaten Tebo menyatakan kesiapannya untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut. Pihak eksekutif menegaskan bahwa setiap poin masukan dari DPRD merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga.
Pemerintah Kabupaten Tebo berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara optimal. Hal ini dilakukan demi mewujudkan:
- Tata Kelola Pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
- Peningkatan Pelayanan Publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
- Sinkronisasi Program agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.
Rapat Paripurna ini ditutup dengan penyerahan dokumen rekomendasi dari pimpinan DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Tebo, menandai sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan di Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung.(Bd)
Editor : Budi
