TEBO, 5 Juli 2026 –Lingkaran Istana Id –Implementasi Koperasi Desa Merah-Putih (KDKMP) yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kini menghadapi kendala serius di tingkat daerah. Masalah penyediaan lahan menjadi batu sandungan utama yang menghambat percepatan pembangunan fisik program tersebut.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025, pembangunan gedung dan gerai KDKMP secara regulasi diserahkan kepada PT Agrinas dengan pengawasan ketat dari TNI. Kendati demikian, regulasi tersebut menegaskan bahwa penyediaan lahan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah daerah, mulai dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Provinsi.
Kondisi di lapangan menunjukkan dinamika yang memprihatinkan. Dalam acara Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-I KDKMP Tebo yang digelar di Desa Tegal Asri, Kecamatan Rimbo Bujang, pada Selasa (30/06/2026) lalu, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tebo mengungkapkan data yang cukup mengejutkan.Dari total 129 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Tebo, progres pembangunan gedung KDKMP baru menyentuh angka 20 persen.Banyak desa yang dilaporkan sama sekali belum memiliki atau mampu menyediakan lahan yang siap bangun untuk program strategis ini.
Menanggapi lambatnya progres ini, Ketua Asosiasi KDKMP Kabupaten Tebo terpilih Azmi Salfi angkat bicara. Ia mendesak para kader pilihan Presiden Prabowo Subianto yang saat ini duduk di kursi pemerintahan daerah—baik sebagai Kepala Daerah maupun Anggota DPRD—untuk tidak bersikap pasif.Sebagai perpanjangan tangan Bapak Presiden di daerah, para kader semestinya jangan hanya mendengar, melihat, dan duduk manis saja. Mereka harus ikut serta turun tangan membantu pengurus KDKMP mencari solusi konkret atas keluhan yang ada di bawah,” tegasnya dalam keterangan terpisah.
Ia menambahkan bahwa komitmen lokal sangat diperlukan agar program kerja dari pusat ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Situasi kian pelik karena saat ini anggaran Dana Desa dilaporkan sudah mengalami pemotongan demi mendukung program-program makro, namun di sisi lain, solusi konkret terkait pengadaan lahan dari pemerintah daerah belum kunjung terealisasi.
Ketua Ormas Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tebo,M.Husni mengatakan ,Ormas ini adalah Ormas yang di bawah binaan Bapak Prabowo Subianto (Dewan Kehormatan DPP RAMPAS 08) otomatis mendukung penuh program ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan begitupun harapan dari pengurus KDKMP Kabupaten Tebo, ada langkah diskresi atau kebijakan taktis segera dari pemerintah daerah agar program PSN ini tidak mandek dan hak-hak masyarakat desa tetap terpenuhi secara berkeadilan. (Oeoes)
