LANGKAT – Lingkaran Istana.Id — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini, perhatian warga tertuju pada proyek pengaspalan jalan yang menghubungkan Simpang Selesai menuju Simpang Mancang, yang hingga kini disebut belum menunjukkan penyelesaian sesuai harapan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek pengaspalan tersebut telah dijanjikan untuk dikerjakan dan diselesaikan pada tahun ini. Namun, hingga saat ini, sebagian warga menilai progres pekerjaan di lapangan masih belum maksimal.
Warga menyebut papan informasi proyek telah dipasang dengan nilai anggaran yang tercantum sekitar Rp1.458.206.000. Meski demikian, masyarakat mempertanyakan progres pengerjaan yang menurut pengamatan mereka baru mencapai sekitar 20 persen.
Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Sejumlah warga mempertanyakan alasan pekerjaan belum juga rampung, padahal proyek tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah tersebut.
“Pekerjaan jalan ini sangat kami harapkan karena menjadi akses penting bagi masyarakat. Namun sampai sekarang pengerjaannya belum juga selesai. Kami berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang terbuka mengenai progres dan target penyelesaiannya,” ujar salah seorang warga.
Di tengah lambatnya progres pekerjaan, muncul pula berbagai asumsi dan dugaan di kalangan masyarakat. Sebagian warga mempertanyakan penggunaan anggaran proyek serta meminta adanya transparansi terkait pelaksanaan pekerjaan.
Namun demikian, dugaan yang berkembang di masyarakat tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diperoleh terkait penyebab keterlambatan maupun persentase progres pekerjaan yang sebenarnya.
Ketua Gerakan Aliansi Masyarakat, Edi Winata, SE, meminta pihak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Ia juga berharap aparat pengawasan dan penegak hukum dapat melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
“Kami berharap tidak ada lagi persoalan yang merugikan masyarakat maupun daerah. Jika memang terdapat dugaan penyimpangan, tentu harus diperiksa secara profesional dan berdasarkan bukti. Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan,” tegas Edi.
Edi juga meminta agar proyek tersebut mendapat perhatian serius sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, serta jadwal yang telah ditetapkan.
Masyarakat berharap Dinas PU Kabupaten Langkat, pihak pelaksana proyek, serta pihak pengawas dapat segera memberikan penjelasan terkait kondisi pekerjaan di lapangan. Warga juga meminta agar proyek pengaspalan Simpang Selesai–Simpang Mancang tidak mengalami keterlambatan berkepanjangan dan dapat segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat.
Selain itu, keterbukaan mengenai jadwal pekerjaan, realisasi anggaran, progres pembangunan, serta target penyelesaian dinilai penting untuk menghindari munculnya berbagai asumsi dan spekulasi di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PU Kabupaten Langkat dan CV Indra Budhi Corporation belum memberikan keterangan resmi terkait progres pekerjaan, kendala pelaksanaan, maupun target penyelesaian proyek tersebut.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
editor ; TIM REDAKSI
