SIDIKALANG, Dairi.Sumut– Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Junihardi Siregar membuka Sosialisasi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PPID Utama Kabupaten Dairi Tahun 2026, Senin [9/11/2026] di Balai Budaya Sidikalang.
Sosialisasi juga diikuti Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Dairi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bupati Dairi tanpak menegaskan keterbukaan informasi publik bukanlah hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat diberikan hak untuk mengetahui, mengakses, dan memperoleh informasi tentang tata administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai pemerintah daerah, kita tidak boleh menutup diri terhadap masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Bupati Dairi berharap supaya para Kepala Desa benar-benar memahami alur dari permohonan informasi, bagaimana menanggapi keberatan, dan juga bagaimana suatu sengketa itu bisa terjadi serta bagaimana juga cara mencegahnya. Jangan sampai karena lambat merespons, atau karena salah dalam memilah informasi yang boleh dan tidak boleh diberikan, akhirnya berujung pada sengketa di Komisi Informasi.
Vickner Sinaga juga mengingatkan, keterbukaan informasi tak berarti semua informasi harus dibuka tanpa batas. Ada informasi yang memang dikecualikan, seperti informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi, rahasia negara, dan hal-hal yang diatur dalam undang-undang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Desi Sianturi menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman Kepala Desa tentang mekanisme permohonan, pokok keberatan, dan sengketa informasi publik. Meningkatkan kemampuan PPID Desa dalam memberikan tanggapan atas permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku, cegah terjadinya sengketa informasi melalui pengelolaan informasi yang baik, cepat, serta tepat waktu Serta memperkuat koordinasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di tingkat kecamatan dan desa. [£741T]
