TONDANO L.I Dugaan praktik penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Tondano, Kabupaten Minahasa, kian memantik kemarahan dan pertanyaan publik. Nama Rico Rompas kembali menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan aktivitas penampungan BBM subsidi yang dipertanyakan legalitasnya.
Ironisnya, di tengah mencuatnya dugaan tersebut, sikap dan langkah penegakan hukum Polres Minahasa justru menjadi tanda tanya besar.
KAPOLRES MINAHASA DIAM ATAU MEMANG BELUM MAMPU MEMBONGKAR DUGAAN PRAKTIK INI?
Pertanyaan keras kini mengarah kepada Kapolres Minahasa. Apakah aparat tidak mengetahui dugaan aktivitas tersebut, atau sudah mengetahui tetapi belum mengambil langkah penindakan yang transparan?
Jangan biarkan masyarakat terus disuguhi dugaan aktivitas penampungan solar subsidi tanpa kejelasan penanganan hukum.
KAPOLDA SULUT DAN DIRRESKRIMSUS JANGAN TUTUP MATA!
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius Polda Sulawesi Utara. Kapolda Sulut dan Dirreskrimsus ditantang membuktikan bahwa komitmen pemberantasan mafia BBM bukan sekadar slogan.
Segera turunkan tim untuk menyelidiki dugaan aktivitas Rico Rompas, menelusuri asal-usul solar, memeriksa gudang penampungan, kendaraan tangki, dokumen distribusi, hingga aliran keuntungan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Jangan hanya melakukan pemeriksaan di permukaan. Bongkar sampai ke aktor, jaringan pemasok, penampung, dan pihak yang diduga menikmati keuntungan dari penyalahgunaan BBM subsidi.
UU MIGAS BUKAN SEKADAR PAJANGAN!
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas:
1. Pasal 23: Kegiatan usaha hilir berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga wajib memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan.
2. Pasal 53: Mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan kegiatan usaha hilir tertentu tanpa perizinan yang dipersyaratkan.
3. Pasal 55: Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah dapat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.
Jika unsur pidana terpenuhi, tidak ada alasan untuk membiarkan siapa pun lolos dari proses hukum.
JANGAN SAMPAI MUNCUL KESAN HUKUM HANYA BERANI MENINDAK MASYARAKAT KECIL!
BBM subsidi merupakan hak masyarakat yang membutuhkan, bukan ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang diduga mempermainkan distribusinya.
Publik kini menuntut jawaban konkret:
– Apakah Polres Minahasa telah menyelidiki dugaan penampungan BBM tersebut?
– Apakah Rico Rompas telah dimintai klarifikasi?
– Bagaimana perkembangan informasi kendaraan tangki yang sebelumnya disebut sempat diamankan Unit Sabhara Polda Sulut?
– Apakah Polda Sulut berani menelusuri seluruh jaringan distribusi apabila ditemukan bukti pelanggaran?
KAPOLRES MINAHASA, KAPOLDA SULUT, DAN DIRRESKRIMSUS KINI BERADA DI BAWAH UJIAN PUBLIK!
Jangan biarkan persoalan ini berakhir hanya dengan klarifikasi tanpa hasil. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.
Apabila dugaan tersebut terbukti, proses hukum seluruh pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Apabila tidak terbukti, sampaikan hasil pemeriksaan secara transparan agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan tanpa dasar.
BBM SUBSIDI BUKAN MILIK MAFIA! HUKUM HARUS HADIR, DAN APARAT HARUS MEMBUKTIKAN KEBERANIANNYA!
editor M.






