RAMPAS O8 Tebo, Ingatkan Kades Se-Kabupaten Tebo. Jangan Monopoli Aset Koperasi Merah Putih

Oplus_0

TEBO, Lingkaran Istana Id — Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tebo mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Tebo agar tidak melakukan monopoli terhadap inventaris maupun aset Koperasi Merah Putih (KMP).

Pemerintah desa diminta untuk memberikan kebebasan penuh kepada pengurus KMP agar dapat bergerak secara mandiri dan profesional dalam mengelola program pemerintah.
​Peringatan ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran terkait potensi intervensi berlebihan dari pihak desa dalam pengelolaan aset koperasi.

Seharusnya, pengurus KMP diberikan ruang gerak yang seluas-luasnya tanpa ada penguasaan aset secara sepihak oleh oknum kepala desa.
​”Biarlah pengurus KMP yang berdiri sendiri mengurus aset atau kegiatan yang diberikan oleh pemerintah, sesuai dengan fungsi pengurus KMP itu sendiri,” ujar M. Husni, Ketua Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tebo saat dikonfirmasi, Selasa 17/11/2026.

​Lebih lanjut, pihak Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tebo mempertegas batasan kewenangan agar tata kelola koperasi berjalan sesuai dengan rel aturan yang ada. Fungsi dan kedudukan pemerintah desa dalam struktur KMP telah diatur dengan jelas, yakni bertindak sebagai pengawas jalannya roda organisasi.
​Fungsi desa dalam hal ini adalah sebagai Dewan Pengawas, bukan sebagai pihak yang ikut memonopoli teknis operasional ataupun menguasai aset-aset koperasi,” tegas M. Husni.
​Ia juga menegaskan bahwa Rampas 08 merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sejak awal berdiri berkomitmen penuh untuk mengawal berbagai program Presiden Prabowo Subianto, yang sekaligus menjabat sebagai Dewan Kehormatan DPP Rampas 08.
​
Jika di lapangan ditemukan pelaksanaan program Bapak Prabowo Subianto, terkhusus Koperasi Merah Putih, yang berjalan kurang tepat atau menyimpang dari aturan, kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke tingkat DPP. Selanjutnya, pihak DPP yang akan meneruskan laporan tersebut langsung kepada Bapak Prabowo Subianto,” tandasnya.

​Dengan adanya pemisahan fungsi yang tegas antara pengurus KMP sebagai pengelola dan pemerintah desa sebagai pengawas, diharapkan roda organisasi koperasi dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Langkah ini dinilai krusial agar Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tebo benar-benar mandiri, berdaya saing, serta tepat sasaran dalam menyejahterakan masyarakat desa.

​(Hi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *