DUMAI –lingkatanistana.id Ketegangan kembali memuncak di kawasan pelabuhan Dumai. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh melakukan penutupan akses jalan di Simpang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada Selasa (2/6/2026), membuat kelancaran distribusi barang dan logistik di kota ini lumpuh sementara waktu. Deru kendaraan industri dan truk pengangkut CPO terpaksa berhenti karena jalan utama dibendung oleh massa aksi.
Aksi besar-besaran ini adalah respons tegas terhadap surat pemberitahuan bernomor AL.305/2/1/KSOP.DMI/2025 yang dikeluarkan KSOP Dumai pada akhir tahun lalu, yang ditandatangani langsung oleh Kepala KSOP, Capt. Diaz Saputra. Dalam surat tersebut diatur kewajiban pembentukan Unit Usaha Penyelenggara Jasa (UUPJ) dalam operasional pelabuhan. Para pekerja menilai aturan ini merugikan koperasi yang sudah puluhan tahun mengabdi, sekaligus membuka celah praktik monopoli pengelolaan tenaga kerja bongkar muat.
Suasana semakin memanas ketika hingga waktu yang disepakati, tidak satu pun perwakilan dari KSOP Dumai yang hadir untuk berdialog. Padahal, sebelumnya telah disepakati adanya pertemuan untuk mencari jalan keluar. Ketidakhadiran ini memicu kemarahan massa, apalagi kemudian diketahui pihak KSOP justru berangkat ke Jakarta.
Melihat situasi tersebut, Wali Kota Dumai, Paisal, bersama Ketua DPRD turun langsung ke lokasi untuk menenangkan massa dan menjadi jembatan aspirasi. Di hadapan ratusan buruh, Paisal menyuarakan kekecewaannya yang mendalam atas sikap KSOP yang dianggap tidak menghargai Pemerintah Kota maupun kesepakatan yang telah dibuat.
“Kita sudah sepakat mereka ada di sini hari ini, tapi mendadak berangkat ke Jakarta. Ini jelas bentuk ketidakpedulian,” tegas Paisal dengan nada tinggi.
Wali Kota menegaskan, Pemko Dumai bersama DPRD tidak akan tinggal diam. Langkah tegas akan diambil mulai dari meminta evaluasi total terhadap surat edaran yang bermasalah itu, hingga melaporkan persoalan ini ke Kementerian Perhubungan jika hingga batas waktu yang ditentukan belum ada solusi nyata.
Sementara itu, Koordinator Aliansi Advokasi Jasa TKBM Riau, Syahroni, menegaskan aksi hari ini bukan yang pertama kali dan tidak akan berhenti jika tuntutan belum dipenuhi. “Sudah delapan kali kami turun ke jalan, tapi belum ada kejelasan. Kami menolak kebijakan yang merugikan kami. Jika tidak ada kepastian hukum, kami akan terus berjuang sampai tuntutan kami dikabulkan,” ujarnya penuh tekad.
Setelah beberapa jam memblokade jalan dan mendengar jaminan dari Pemerintah Kota, massa akhirnya membuka kembali akses jalan secara sukarela. Lalu lintas dan arus logistik pun perlahan kembali berjalan seperti sedia kala. Meski situasi sudah kondusif, perdebatan mengenai kebijakan pengelolaan pelabuhan ini belum usai. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat kini menjadi kunci utama untuk meredam gejolak yang sewaktu-waktu bisa kembali meledak.
Irham/MBS
