JAKARTA, LINGKARAN ISTANA – BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Layanan Ujung Negeri (LANURI) yang mengoptimalkan layanan Virtual Online Assistant (VIOLA) dan BPJS Keliling sebagai bagian dari implementasi Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan.
Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa tidak semua wilayah di Indonesia mampu mengadopsi layanan digital. Kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari keterbatasan jaringan komunikasi dan data (jarkomdat), kondisi geografis, hingga belum seluruh lapisan masyarakat familier dengan teknologi digital.
Karena itu, selain terus menggalakkan pemanfaatan kanal digital, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan layanan jemput bola melalui BPJS Keliling. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi, mengurus administrasi kepesertaan, hingga menyampaikan aduan seputar Program JKN.
“Optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling tersebut merupakan wujud implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan. Hari ini kita laksanakan LANURI serentak di 558 titik kabupaten/kota se-Indonesia, dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Dari ke-558 titik tersebut, sebanyak 179 titik menyediakan layanan BPJS Keliling, sementara di 379 titik lainnya menghadirkan layanan VIOLA. Harapan kami, LANURI dapat memudahkan akses layanan JKN bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau aksesnya terbatas karena kondisi geografis,” ujar Pujo yang didampingi Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, dalam acara Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi, Senin (13/7/2026).
Pada kesempatan yang sama, Pujo juga menyampaikan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang telah mencapai 91,53 persen.
Sebagai informasi, Quick Wins tersebut terdiri atas empat Program Customer Centric dan empat Program Collaborative. Program Customer Centric dikembangkan secara khusus untuk mengakomodasi kebutuhan fundamental peserta JKN yang dirumuskan melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Sementara itu, secara paralel BPJS Kesehatan juga menjalankan Program Collaborative untuk memperluas jangkauan layanan terintegrasi dengan melibatkan sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan dalam implementasinya.
“Adapun beberapa program utama yang telah tercapai adalah JKN 3T (kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit ke daerah 3T serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T), P-Care MBG (petugas SPPG menjadi peserta JKN dan terpantau kesehatannya, serta tumbuh kembang siswa penerima MBG terpantau), dan Eliminasi Inefisiensi (intelligence claim untuk upaya efisiensi biaya JKN, serta pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi termasuk potensi fraud). Ada pula sejumlah poin yang masih terus berproses bersama pemangku kepentingan terkait,” jelas Pujo.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengapresiasi inisiatif BPJS Kesehatan dalam memperluas akses layanan JKN bagi masyarakat di wilayah 3T. Menurutnya, kehadiran layanan VIOLA dan BPJS Keliling merupakan terobosan yang mampu mendekatkan layanan administrasi JKN kepada masyarakat yang masih mengalami keterbatasan transportasi maupun infrastruktur digital.
“Kementerian Koperasi menyambut baik kolaborasi ini, mengingat jaringan Koperasi Desa Merah Putih memiliki jaringan yang tersebar hingga ke tingkat desa dan kecamatan di seluruh Indonesia, serta memiliki akses internet untuk mendukung penyelenggaraan VIOLA maupun BPJS Keliling. Kami akan mendorong jajaran pengurus Koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Dukungan terhadap pelaksanaan LANURI juga datang dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, mengatakan pemerataan layanan kesehatan masih menjadi salah satu tantangan di Indonesia, terutama di wilayah 3T yang menghadapi keterbatasan akses, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Menurutnya, kehadiran LANURI diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut.
“Jaringan pelayanan kesehatan TNI yang tersebar di seluruh negeri dapat dimanfaatkan untuk mendukung LANURI, misalnya mobilisasi personel di bidang kesehatan ke daerah terpencil, pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI sebagai titik layanan tambahan, serta pengoperasian kapal rumah sakit yang bisa digunakan untuk layanan di pulau-pulau terpencil. Termasuk dengan mengerahkan sekitar 76.000 personel Babinsa yang tersebar di Indonesia,” katanya.
Melalui implementasi LANURI, BPJS Kesehatan berharap masyarakat yang tinggal di wilayah 3T maupun daerah dengan akses terbatas dapat memperoleh layanan JKN secara lebih mudah, sekaligus memperkuat pemerataan akses pelayanan kesehatan nasional melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan.
(Toni)
