Desak Kuwu Mundur, Warga Majakerta Geruduk Pendopo Indramayu

Indramayu/lingkaranistana.id – Ratusan warga Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Kabupaten pada Kamis/19/06/2025.

Dalam aksi tersebut, mereka menuntut agar Kuwu (Kepala Desa) Renda segera mundur dari jabatannya.
Aksi massa ini langsung diterima oleh Asisten Daerah (Asda) I Setda Indramayu.

Warga menyampaikan berbagai keluhan atas kepemimpinan Kuwu Renda yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Tokoh masyarakat sekaligus mantan Kuwu Majakerta, H. Suyitno, yang menjadi perwakilan warga dalam aksi tersebut mengatakan, selama menjabat, Kuwu Renda dianggap gagal memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat.

“Kami datang ke sini untuk menyampaikan tuntutan langsung kepada Bupati. Renda sudah tidak layak lagi memimpin desa karena tidak transparan dan banyak persoalan yang ditutupi,” ujar Suyitno di hadapan awak media.

Delapan Tuntutan Warga
Dalam aksi tersebut, warga membawa delapan poin tuntutan kepada Pemkab Indramayu.
Di antaranya:
1. Dugaan penyelewengan Dana Desa.
2. Ketidaktransparanan bantuan UMKM.
3. Tidak jelasnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD).
4. Masalah bantuan untuk nelayan jaring rampus.
5. Bantuan keuangan dari Pertamina yang tidak jelas penyalurannya.
6. Permasalahan dalam pengelolaan BUMDes.
7. Dugaan pungli dalam program listrik gratis.
8. Diskriminasi pelayanan publik di tingkat desa.

Menurut Suyitno, sebagian besar laporan masyarakat bahkan telah mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri Indramayu.

“Dari pihak Kejari sudah ada temuan indikasi penyimpangan anggaran. Jadi ini bukan sekadar isu,” jelasnya.

Menanggapi aksi tersebut, Pemkab Indramayu melalui Asda I menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memproses laporan masyarakat sesuai prosedur. Salah satunya dengan menginstruksikan Inspektorat untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan audit serta klarifikasi.

“Pemkab meminta waktu untuk memproses semua tuntutan. Kami minta kesabaran warga, karena semuanya harus melalui prosedur yang berlaku,” ujar perwakilan Pemkab.

Suyitno menegaskan, apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah, pihaknya tidak segan untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. Kalau perlu, kami datangkan massa lebih banyak untuk menyuarakan aspirasi warga Majakerta,” tutupnya.
( Maman )