PPP Indramayu Dukung Penataan Aset, Ajukan Negosiasi Pertahankan Kantor

Indramayu/lingkaranistana.id – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Indramayu menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dalam penataan dan optimalisasi aset milik daerah.

Meski begitu, DPC PPP berharap dapat tetap mempertahankan penggunaan gedung yang selama ini dijadikan sekretariat partai melalui jalur negosiasi.

Pernyataan ini menyusul surat resmi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 00.2.5/1862/BKAD tertanggal 2 Juli 2025, yang berisi permintaan pengosongan gedung paling lambat 31 Juli 2025. Gedung tersebut tercatat sebagai aset pemerintah dengan kode barang 1.3.1.01.001.004.001, bersertifikat hak pakai nomor 3, dan memiliki luas 995 meter persegi.

Sekretaris DPC PPP Indramayu, Ahmad Ferisah, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan Pemkab Indramayu. Namun ia menegaskan, pengurus partai akan berupaya melakukan komunikasi langsung dengan Bupati Lucky Hakim untuk mencari solusi terbaik.

“Kami menghargai upaya pemerintah dalam menata aset daerah. Tapi gedung yang kami gunakan saat ini memiliki nilai historis dan emosional tersendiri bagi kader dan simpatisan PPP. Kami ingin mempertahankannya melalui pendekatan persuasif,” ujarnya lewat pesan WhatsApp, Sabtu/05/07/2025).

Ahmad menambahkan, pihaknya sedang menyiapkan kajian administratif dan historis sebagai dasar permohonan resmi agar kantor tersebut tetap dapat digunakan. Ia membuka kemungkinan kerja sama kelembagaan dengan pemerintah daerah, tentunya tetap dalam koridor aturan yang berlaku.

“Kami ingin mengajukan permohonan resmi sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah yang sejalan dengan visi Indramayu REANG. Kami juga ingin menunjukkan bahwa penyelesaian soal aset bisa dilakukan dengan kepala dingin dan semangat kolaboratif,” tutupnya.

Sikap terbuka dan responsif dari DPC PPP ini diharapkan menjadi contoh positif bagi partai politik lain dalam menyikapi kebijakan pemerintah, dengan tetap menjaga hubungan harmonis serta mendukung pembangunan daerah secara bersama-sama.
( Maman )