LSM Gapura dan PPPI Desak Kejari Indramayu Tuntaskan Dugaan Korupsi yang Seret Nama Wabup Syaefudin

Indramayu/lingkaranistana.id — Ratusan massa dari LSM Gapura (Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara) bersama Pemuda Peduli Perubahan Indramayu (PPPI) kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu, mendesak kejelasan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin.Pada Jum’at/25/07/2025.

Dalam aksi yang berlangsung tertib namun penuh semangat itu, para pengunjuk rasa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap aparat penegak hukum, yang dinilai tidak konsisten dan kurang serius dalam menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi.

Isu utama yang diangkat adalah dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Indramayu tahun 2022. Massa menyoroti peran Syaefudin, yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPRD Indramayu, dan disebut-sebut turut terlibat dalam kasus tersebut.
LSM Gapura dan PPPI Desak Kejari Indramayu Tuntaskan Dugaan Korupsi yang Seret Nama Wabup Syaefudin
Koordinator aksi, Urip Triandi yang juga merupakan pembina PPPI, memimpin orasi dan menekankan pentingnya ketegasan hukum tanpa pandang bulu.

“Kami tidak ingin penegakan hukum di Indramayu hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Semua yang terlibat harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Perwakilan massa akhirnya diterima oleh pejabat Kejari Indramayu, yakni Kasi Pidana Khusus (Pidsus) dan Kasi Intel. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kejari menyampaikan bahwa laporan-laporan yang masuk telah mereka terima dan saat ini masih dalam proses telaah dan pendalaman.

Kejari juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak berhenti di Indramayu saja, melainkan telah diteruskan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bandung bahkan ke Kejaksaan Agung. Mereka berkomitmen akan menindaklanjuti seluruh kasus dugaan tindak pidana korupsi secara profesional dan tegak lurus, termasuk tujuh kasus yang saat ini tengah berjalan.

Aksi tersebut menjadi penegas bahwa masyarakat sipil terus mengawal jalannya penegakan hukum di daerah, dan berharap keadilan tidak hanya menjadi slogan.
( Maman )