GARUT | Lingkaran Istana — Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang bersumber dari dana aspirasi DPRD di Kampung Ciseda, Desa Dawungsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, menjadi sorotan warga dan tim media.
Proyek yang dilaksanakan pada awal Agustus 2026 tersebut diduga menggunakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Sejumlah warga menyoroti kualitas campuran semen serta ukuran besi tulangan yang digunakan dalam pekerjaan TPT tersebut.
Berdasarkan informasi dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperoleh, nilai anggaran proyek disebut mencapai Rp93.621.000. Namun, kesesuaian antara spesifikasi yang tercantum dalam dokumen dengan material yang digunakan di lapangan masih menjadi pertanyaan dan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Pantauan di lokasi pada 1 Agustus 2026 menunjukkan pekerjaan TPT masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat melakukan pemasangan batu dan pengerjaan struktur penahan tanah. Meski demikian, warga mengaku menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal, terutama terkait kualitas adukan semen dan ukuran besi tulangan.
“Campuran semennya terlihat kurang. Adukan yang sudah digunakan dinilai mudah dikerok. Warga menyebutnya ‘semen jempolan’. Besi yang digunakan juga terlihat kecil dan diduga tidak sesuai ukuran standar,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Istilah “semen jempolan” merupakan sebutan yang digunakan warga untuk menggambarkan campuran adukan yang dinilai kurang padat atau diduga memiliki komposisi semen yang rendah. Sementara istilah “besi banci” disebut warga untuk menggambarkan besi tulangan yang diduga berdiameter lebih kecil dibandingkan ukuran yang seharusnya.
Namun, dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan teknis terhadap mutu material, komposisi campuran, diameter besi, serta kesesuaian pekerjaan dengan gambar dan RAB proyek.
Warga Khawatir TPT Tidak Kuat Menahan Tekanan Tanah
Kekhawatiran warga semakin besar karena lokasi pembangunan berada di kawasan dengan kontur tanah yang cukup curam. Mereka menilai kualitas konstruksi TPT harus benar-benar memenuhi standar agar mampu menahan tekanan tanah, terutama saat intensitas hujan meningkat.
“Kami khawatir kalau material dan pekerjaannya tidak sesuai standar, TPT ini tidak akan kuat saat musim hujan. Kalau sampai longsor atau jebol, rumah warga yang berada di bawah bisa terdampak,” ujar salah seorang warga.
Sejumlah pihak juga meminta agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi harus mengutamakan mutu, keamanan, dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang.
Pernyataan Pelaksana Jadi Sorotan
Dalam proses konfirmasi di lapangan, pihak yang disebut sebagai pelaksana proyek diduga menyampaikan pernyataan bahwa penggunaan bahan tidak harus mengikuti spesifikasi secara ketat.
“Menurut saya tidak perlu kita mengikuti sesuai spek, bahan apa saja bisa,” ujar pelaksana proyek sebagaimana disampaikan oleh tim media.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena proyek pembangunan yang menggunakan anggaran publik pada prinsipnya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan teknis, dokumen perencanaan, RAB, serta standar mutu yang telah ditetapkan.
Meski demikian, konteks lengkap dari pernyataan tersebut masih perlu diklarifikasi kepada pihak pelaksana agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Tim Media Minta Pemberi Aspirasi dan PUPR Turun ke Lokasi
Tim media bersama sejumlah warga mendesak pihak yang menyalurkan atau mengawal dana aspirasi untuk turun langsung meninjau lokasi pembangunan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga diminta melakukan pemeriksaan teknis terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan beberapa hal, antara lain:
* Kesesuaian jenis dan mutu semen dengan dokumen proyek;
* Perbandingan campuran material dalam adukan;
* Diameter serta kualitas besi tulangan;
* Kesesuaian konstruksi dengan gambar teknis dan RAB;
* Kualitas pasangan batu dan struktur TPT;
* Pengawasan serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Warga berharap pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak muncul dugaan bahwa pekerjaan yang menggunakan uang rakyat dikerjakan tanpa pengawasan yang memadai.
“Kalau memang sudah sesuai spesifikasi, tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis. Namun, kalau ditemukan kekurangan, harus segera diperbaiki sebelum pekerjaan selesai,” ujar salah seorang perwakilan masyarakat.
Masyarakat Minta Evaluasi dan Audit Material
Warga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan pengujian terhadap material yang digunakan. Mereka berharap pembangunan TPT tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki kualitas yang mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, pihak pemberi aspirasi, maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan ketidaksesuaian material tersebut.
Media ini masih berupaya memperoleh klarifikasi dan membuka ruang hak jawab serta hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
editor team
