Dugaan Salah Bayar Ganti Rugi Lahan, Ahmad Basuki: Desak PTBA Bayar Hak Klien dan Ungkap Aktor di Baliknya!

TANJUNG ENIM, LINGKARAN ISTANA – Penasihat hukum pelapor, Ahmad Basuki, S.H., mendesak PT Bukit Asam Tbk (PTBA) segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi atas lahan yang dinyatakan sebagai milik kliennya. Ia juga meminta penyidik mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembayaran kepada penerima yang tidak berhak.

 

Bacaan Lainnya

Desakan tersebut disampaikan setelah pengecekan lokasi objek sengketa bersama penyidik Polda Sumatera Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan PTBA dan PT Bumi Sawindo Permai (BSP), Kamis (19/11/2026). Kegiatan itu meliputi pengambilan titik koordinat pada sejumlah sampel bidang tanah.

 

Menurut Basuki, lahan yang sebelumnya berupa kebun kelapa sawit tersebut kini telah berubah menjadi kawasan tambang, sementara kliennya disebut belum menerima pembayaran ganti rugi.

 

Ia menyampaikan bahwa hasil pengecekan lapangan menunjukkan objek tanah berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PTBA dan di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT BSP. Namun, kepastian mengenai posisi serta batas objek tanah tetap perlu diperkuat dengan hasil pencocokan koordinat dan dokumen resmi dari instansi yang berwenang sesuai kewenangannya.

 

“Perusahaan wajib terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah dengan pemilik yang sah, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi pada lahan tersebut. IUP tidak dapat dijadikan alasan untuk menguasai atau menambang tanah dengan mengabaikan hak pemiliknya,” tegas Basuki.

 

Dasar kewajiban itu diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang IUP atau IUPK menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sebelum melakukan kegiatan operasi produksi. Ayat (2) memperbolehkan penyelesaian secara bertahap sesuai kebutuhan tanah, sehingga bidang yang digunakan tetap harus diselesaikan haknya terlebih dahulu.

 

Selain itu, Pasal 134 ayat (1) menegaskan bahwa hak atas wilayah pertambangan tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi. Pasal 138 juga menegaskan bahwa IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, izin pertambangan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah warga.

 

Atas dasar tersebut, Basuki meminta PTBA membuktikan bahwa pembayaran yang diklaim telah dilakukan benar-benar berkaitan dengan objek tanah yang digunakan dan diberikan kepada pihak yang berhak atau penerima yang memiliki kewenangan sah.

 

Menurutnya, apabila pembayaran terbukti diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang mewakili pemegang hak, pembayaran itu tidak dapat serta-merta dijadikan alasan bahwa kewajiban terhadap pemilik yang sah telah selesai.

 

Basuki menyampaikan bahwa PTBA sebelumnya menyatakan telah membayar ganti rugi atas lahan yang dipersoalkan. Namun, berdasarkan keterangan yang menurutnya terungkap dalam pemeriksaan, terdapat dugaan ketidaksesuaian antara identitas penerima pembayaran, dokumen alas hak, dan lokasi tanah.

 

Ia menyebut adanya penerima yang mengaku hanya menyerahkan KTP, sementara dokumen tanah telah disiapkan oleh oknum dan mereka tinggal menandatangani.

Menurut Basuki, terdapat pula keterangan bahwa dana yang diterima kemudian diserahkan kembali kepada pihak yang mengarahkan proses tersebut, sedangkan pemilik KTP hanya memperoleh sekitar Rp1 juta hingga Rp5 juta.

 

Selain itu, ia menyebut adanya penerima pembayaran yang mengaku memiliki tanah, tetapi lokasinya berjarak sekitar delapan kilometer dari objek sengketa. Menurutnya, pengecekan lapangan menunjukkan lokasi tanah tersebut berada di luar bidang yang dipersoalkan pelapor.

 

Seluruh keterangan tersebut, tegas Basuki, perlu diuji melalui dokumen, pemeriksaan saksi, pencocokan lokasi, serta penelusuran aliran dana agar dugaan salah bayar dapat dibuktikan secara menyeluruh.

 

“Kalau PTBA menyatakan sudah membayar, perlu diperjelas membayar kepada siapa, yang berhak atau yang tidak berhak menerima pembayaran apa dasar haknya, dan di mana letak tanah yang dibayarkan,” ujar Basuki.

 

Ia meminta penyidikan tidak berhenti pada penerima pembayaran, tetapi menjangkau seluruh proses pembebasan lahan, mulai dari pendataan, pengukuran, penyusunan dan pemeriksaan dokumen, penetapan penerima, hingga persetujuan serta pencairan dana.

 

Penelusuran itu dinilai penting untuk mengungkap pihak yang diduga mengatur, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari pembayaran tersebut.

 

“Yang perlu diungkap bukan hanya siapa yang menerima uang, tetapi juga siapa yang mengurus, memverifikasi, dan menyetujui pembayarannya. Jika ada pihak yang mengendalikan proses tersebut, siapa pun ‘Mr. X’-nya harus diungkap berdasarkan alat bukti,” tegasnya.

 

Basuki juga meminta instansi berwenang memeriksa kepatuhan kegiatan operasi produksi pada bidang yang disengketakan terhadap kewajiban penyelesaian hak atas tanah. Dugaan belum diselesaikannya hak tersebut perlu diperiksa secara tersendiri, tanpa langsung menyamakan perkara ini dengan penambangan tanpa izin.

 

Ia berharap pengusutan dugaan penyimpangan pembayaran berjalan seiring dengan penyelesaian hak kliennya, melalui verifikasi kepemilikan, kesesuaian objek tanah, serta penetapan bentuk dan nilai penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Kami meminta proses hukum berjalan terbuka, akuntabel, independen dan profesional. Hak klien kami harus segera diselesaikan, dan apabila telah ditemukan perbuatan pidana, pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai perannya,” pungkas Basuki.(Toni)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *