Gudang BBM Ilegal di Ogan Ilir Kembali Beroperasi: Peran APH Dipertanyakan, Diduga Libatkan ‘Setoran’ Oknum
Medialingkaranistana-id
Ogan Ilir, Sumatera Selatan – Aroma busuk praktik penimbunan dan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Ogan Ilir. Gudang BBM ilegal yang sempat terbakar kini beroperasi lagi, diduga milik inisial (SC), memicu pertanyaan serius tentang peran Aparat Penegak Hukum (APH).
Warga Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, melaporkan aktivitas mencurigakan di gudang tersebut. “Mobil tangki biru putih dan truk sering keluar masuk gudang pada malam hari, dikawal ketat oleh penjaga,” ujar seorang warga yang khawatir akan potensi kebakaran atau ledakan seperti sebelumnya.
Isu yang lebih mencengangkan adalah dugaan keterlibatan oknum APH, termasuk kepolisian. Informasi dari lapangan menyebutkan adanya mekanisme ‘setoran’ yang melindungi jaringan mafia BBM ini. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa penanganan kasus ini tidak serius dan terkesan setengah hati.
Publik pun mempertanyakan kinerja kepolisian. Mengapa wilayah Ogan Ilir seolah lepas dari pengawasan, padahal laporan masyarakat terus bermunculan? Apakah ‘setoran’ mengalir ke APH, atau ada alasan lain yang membuat wilayah ini sulit disentuh hukum?
Investigasi mengungkap bahwa sopir angkutan BBM yang diduga terlibat praktik ilegal ini menunjukkan ketakutan terhadap wartawan. Beberapa sopir mengaku diperintahkan untuk kabur jika bertemu atau ketahuan oleh wartawan. Ini mengindikasikan adanya praktik terstruktur dan terorganisir untuk menutupi kejahatan.
Lambatnya respons dari pihak berwenang membuat publik geram. Mengapa APH terkesan diam? Apakah ada oknum yang terlibat dalam bisnis ilegal ini, atau ada kendala sistemik yang menghambat penindakan?
Praktik mafia BBM ini menjadi ironi di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dan mafia. Janji Kapolri untuk “memotong kepala” jika tidak mampu memberantas mafia kini terasa hampa. Masyarakat menuntut tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
Aparat penegak hukum harus segera melakukan investigasi menyeluruh dan transparan, menindak tegas para pelaku tanpa kompromi, serta membongkar jaringan mafia BBM hingga ke akar-akarnya. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang menipis. Kegagalan dalam menindak praktik mafia ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,pungkasnya.(tim empat senyap)
