TEBO, LINGKARAN ISTANA ID –Lebih kurang dua tahun pelaksanaan efisiensi anggaran desa diharapkan tidak menyurutkan semangat para kepala desa (Kades) dan pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan serta melayani masyarakat.
Ketua Rumah Juang Rampas Setia 08 Berdaulat Kabupaten Tebo, Husni beserta anggota nya,,menegaskan agar pemerintah desa tidak patah semangat hanya karena anggapan bahwa kucuran dana dari pemerintah pusat maupun daerah mengalami pengurangan. Menurutnya, potensi pendapatan (income) asli desa yang sudah nyata ada harus dimanfaatkan secara maksimal.
”Bagi desa-desa yang kadesnya baru menjabat dalam tiga tahun terakhir, potensi income yang ada saat ini kebanyakan merupakan warisan dari kades sebelumnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat desa,” ujar Husni.
Husni mencontohkan berbagai aset desa yang berpotensi menghasilkan pendapatan besar, mulai dari perkebunan sawit Tanah Kas Desa (TKD) dengan luas bervariasi antara 5 hingga 70 hektar, usaha BUMDes maupun BUMDesma, hingga aset penyeberangan kapal ponton.
Namun, ia menyayangkan kenyataan di lapangan yang menunjukkan masih kurangnya transparansi dari oknum pemerintah desa kepada masyarakat terkait pengelolaan aset-aset tersebut.
”Bahkan ada dugaan panen sawit TKD dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat maupun perangkat pemerintahan desa lainnya.
Praktik seperti ini yang makin memperburuk pendapatan desa, terlebih di tengah berkurangnya kucuran dana dari pemerintah,” tegasnya.
Kondisi kurangnya transparansi dan lemahnya pengelolaan ini dinilai menjadi pemicu utama banyaknya desa yang tampak lesu, bahkan pelayanan kantor desa tidak semaksimal saat dana pemerintah masih mengalir deras sebelum kebijakan efisiensi.dan Kades di tuntut untuk berinovasi ..bikin gebrakan menciptakan PAD desa ,,jangan larut dengan yang sudah ada.
Sebagai bentuk kepedulian, Ormas Rampas hadir memberikan solusi serta masukan konstruktif bagi pembangunan desa di Kabupaten Tebo.
”Intinya, kebun sawit yang rata-rata dimiliki desa harus dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya secara transparan. BUMDes juga harus diaktifkan kembali secara maksimal agar bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa,” pungkas Husni..
(Tim)
