TEBO – Lingkaran Istana. Id – Masyarakat Desa Teluk Kuali mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tampil lebih proaktif dan memperketat pengawasan terhadap operasional ponton penyeberangan di wilayah mereka. Langkah ini dinilai sangat krusial sebagai solusi taktis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di tengah kebijakan efisiensi dana desa yang sedang berjalan.
Ponton penyeberangan Teluk Kuali selama ini menjadi urat nadi transportasi dan aktivitas ekonomi warga. Namun, tata kelola dan pengawasannya dinilai belum maksimal, sehingga potensi penerimaan desa dari sektor ini disinyalir banyak yang kurang tepat
Warga menilai BPD memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas kinerja pemerintah desa. Dengan hadirnya efisiensi anggaran dari pusat, desa dituntut untuk lebih mandiri secara finansial melalui pemanfaatan aset lokal.
”Di tengah efisiensi dana desa saat ini, kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada kucuran anggaran pemerintah. Potensi lokal seperti ponton ini harus digali maksimal. BPD jangan santai santai saja, harus turun ke lapangan dan awasi betul alur retribusi serta operasionalnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat Teluk Kuali.
Beberapa poin utama yang menjadi tuntutan warga kepada BPD meliputi:
Transparansi Pengelolaan: Membuka data penerimaan harian/bulanan dari jasa penyeberangan ponton secara berkala kepada publik.
Audit Operasional: Memeriksa sistem pemungutan tarif guna meminimalisir kebocoran retribusi.
Peningkatan Pelayanan: Memastikan kelaikan dan keselamatan armada ponton bagi para pengguna jasa.
Pengoptimalan PAD dari sektor transportasi penyeberangan ini diyakini mampu menjadi ‘anugerah’ di tengah ketatnya anggaran desa. Jika dikelola secara profesional dan diawasi dengan ketat oleh BPD, hasil retribusi ponton dapat langsung disalurkan untuk pemeliharaan infrastruktur desa, pemberdayaan warga, hingga program prioritas lainnya tanpa harus menunggu anggaran luar.
Masyarakat berharap BPD Teluk Kuali segera merespons aspirasi ini dengan membentuk tim pengawasan khusus atau menggelar Dengar Pendapat bersama pengelola ponton dan pemerintah desa.Masyarakat juga berharap kalau solusi ini buntu. Mengenai pembahasan ponton lebih baik.di bawa ke rapat masal seluruh masyarakat satu desa .biar nanti bisa mengambil keputusan secara umum dan biar tidak terjadi hal.yang tidak di inginkan. Seperti gerakan tutup ponton untuk sementara.(Tim)
