Aceh Singkil – LI Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh Singkil mempertanyakan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp131.004.000, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
LMND menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, LMND meminta Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar penggunaan dana BTT tersebut, kegiatan yang dibiayai, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Surya padli Ketua LMND Aceh Singkil menyampaikan bahwa permintaan penjelasan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami meminta Dinas Pangan Aceh Singkil menjelaskan secara terbuka kepada publik mengenai realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp131.004.000 sebagaimana tercantum dalam LHP BPK. Keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip pemerintahan yang baik dan menjadi hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran daerah,” ujarnya.
LMND menegaskan bahwa penyampaian sikap ini bukan merupakan tuduhan adanya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan anggaran, melainkan bentuk dorongan agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan pertanyaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.
LMND Aceh Singkil juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran publik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Transparansi anggaran adalah fondasi kepercayaan publik. Karena itu, setiap penggunaan dana publik, termasuk Belanja Tidak Terduga, perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan benar.” Tutup surya.
Reporter : Dahrusyid
