DUMAI, lingkaranistana.id – 10 November 2026 — Aspirasi pembentukan Provinsi Riau Pesisir kini memiliki kekuatan politik yang semakin kokoh. Kebersamaan lima kepala daerah se-kawasan pesisir Riau menjadi bukti nyata adanya kesepakatan tekad untuk memperjuangkan terwujudnya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir secara serius, terukur, dan sesuai aturan hukum.
Dalam kegiatan bertajuk “Bersatu untuk Pembentukan Provinsi Riau Pesisir” dengan tema “Satu Tekad, Satu Perjuangan, Riau Pesisir”, hadir Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni, Wali Kota Dumai H. Paisal, serta Bupati Rokan Hilir H. Bistamam. Kehadiran kelima kepala daerah ini menegaskan bahwa perjuangan Riau Pesisir bukan lagi menjadi aspirasi kelompok atau satu daerah saja, melainkan telah menjadi gerakan kolektif lintas wilayah pesisir Riau.
Pembentukan Provinsi Riau Pesisir bukan sekadar perubahan batas administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, gagasan ini merupakan upaya strategis untuk membuka ruang pemerataan pembangunan di kawasan yang memiliki kekayaan besar di sektor kelautan, perikanan, perkebunan, perdagangan, dan industri. Dengan karakteristik serta potensi yang dimiliki oleh Kota Dumai, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti, sinergi antarwilayah diyakini dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang kuat di wilayah Riau.
Masyarakat di kawasan pesisir Riau menaruh harapan besar agar kehadiran provinsi baru nantinya mampu mendekatkan layanan pemerintahan kepada rakyat, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka peluang investasi dan lapangan kerja yang lebih luas.
Namun, seluruh pihak menyadari bahwa perjuangan mewujudkan Provinsi Riau Pesisir tidak dapat ditempuh dengan cara instan. Berbagai persyaratan harus dipenuhi secara bertahap, mulai dari kajian akademis yang mendalam, kesiapan ekonomi daerah, kesiapan administrasi pemerintahan, dukungan masyarakat, hingga pemenuhan seluruh ketentuan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Oleh karena itu, semangat persatuan yang telah dibangun harus diteruskan dengan langkah‑langkah konkret. Dibutuhkan keseriusan, kerja sama yang berkelanjutan, komunikasi yang terbuka, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk membawa aspirasi ini masuk ke jalur konstitusional yang sah.
Seluruh proses perjuangan ini wajib ditempatkan di atas kepentingan rakyat. Pembentukan Provinsi Riau Pesisir harus menjadi sarana untuk menciptakan keadilan, pemerataan, dan kemajuan bagi seluruh masyarakat pesisir Riau, bukan sekadar kepentingan politik sesaat.
Kebersamaan lima kepala daerah menjadi modal awal yang sangat penting. Saatnya menjaga persatuan, menyusun peta jalan perjuangan, dan melangkah bersama untuk mewujudkan cita‑cita Provinsi Riau Pesisir secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai hukum.
Satu tekad, satu perjuangan, demi terwujudnya Provinsi Riau Pesisir yang adil, maju, dan sejahtera./relis
Irham : Riau
