PALEMBANG, MLi.id — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Ormas dan Aktivis Pemantau Keseimbangan BBM Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) kembali menggelar aksi damai di Kota Palembang, Senin (3/2/2026). Aksi ini menjadi luapan kekecewaan publik atas buruknya tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin merugikan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan terbuka dan tegas kepada manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, mendesak dilakukannya reformasi menyeluruh serta bersih-bersih internal akibat carut-marut distribusi BBM yang dinilai telah berlangsung lama tanpa solusi nyata.
Ironisnya, Sumatera Selatan yang dikenal sebagai salah satu lumbung energi nasional justru terus dihantui kelangkaan BBM jenis solar, antrean panjang kendaraan, hingga kemacetan parah di sejumlah SPBU, khususnya di Kota Palembang. Kondisi ini dinilai sebagai cermin kegagalan tata kelola distribusi BBM oleh Pertamina Patra Niaga Sumbagsel.
Dalam pernyataan sikap tertulis, aliansi mengungkap lima persoalan krusial yang dianggap sebagai bentuk pembiaran sistemik, yakni:
Kelangkaan solar yang terus berulang meskipun Sumsel merupakan daerah penghasil energi.
Dugaan kuat praktik mafia migas, ditandai dengan temuan penimbunan BBM ilegal di sejumlah titik.
Penyimpangan penyaluran BBM subsidi yang diduga dialihkan ke sektor industri tanpa pengawasan ketat.
Kekacauan sistem antrean SPBU yang memicu kemacetan panjang dan mengganggu aktivitas publik.
Dugaan monopoli proyek bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah oleh rekanan tertentu berinisial “B dan G”, yang disebut telah bercokol selama puluhan tahun di lingkungan Pertamina Patra Niaga Sumbagsel.
Koordinator Aksi, Suparman Romans, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan peringatan keras kepada Pertamina dan pemerintah agar tidak terus menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.
“Ini bukan sekadar keluhan, melainkan akumulasi kemarahan rakyat. Sumatera Selatan kaya energi, tetapi masyarakatnya justru harus antre solar berjam-jam. Kami mendesak pencopotan GM Pertamina Patra Niaga Sumbagsel beserta jajaran terkait karena dinilai gagal total mengelola distribusi BBM,” tegas Suparman di hadapan massa.
Ia juga mendesak Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga untuk tidak ragu mengambil langkah tegas melakukan bersih-bersih internal.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka persoalan ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan sudah mengarah pada kejahatan struktural,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Yogi Bob menegaskan bahwa aksi dilakukan secara damai, namun membawa tuntutan yang jelas dan tidak dapat ditawar.
“Aksi kami damai, tetapi tuntutan kami tegas. Aparat penegak hukum wajib turun tangan. Kejaksaan dan Kepolisian harus mengusut dugaan KKN, pengaturan lelang proyek, serta praktik mafia BBM yang merugikan negara dan rakyat,” ujarnya.
Aliansi juga mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pembatasan jam pelayanan BBM solar yang hanya diberlakukan pada malam hari.
“Kebijakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan kemacetan dari siang ke malam dan menambah penderitaan sopir serta masyarakat,” kata Yogi.
Untuk itu, aliansi mendesak Gubernur Sumatera Selatan segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan tersebut.
Aliansi Aktivis Sumsel menegaskan bahwa persoalan distribusi BBM di wilayah Sumbagsel telah berada pada titik darurat, sehingga membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah pusat.
“Kami menuntut keadilan energi. BBM adalah hak rakyat, bukan ladang bisnis segelintir oknum,” tutup Suparman Romans.
Aksi damai ini diharapkan menjadi alarm keras bagi Pertamina, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar segera melakukan pembenahan menyeluruh demi menjamin distribusi energi yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Selatan. (Toni)
