PALEMBANG, LINGKARAN ISTANA — Gelombang protes terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencuat ke ruang publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) Sumatera Selatan turun langsung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Rabu (15/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengadaan kendaraan dinas mewah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,94 miliar untuk pembelian empat unit mobil dinas mewah, serta Rp3 miliar untuk pengadaan pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur dalam Tahun Anggaran 2026.
Menurut koordinator aksi, kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Mereka menilai rencana itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran dan tidak sejalan dengan kebutuhan prioritas publik.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Sumatera Selatan yang dinilai belum tertangani secara optimal. Di antaranya kondisi infrastruktur jalan di beberapa daerah yang masih rusak, layanan kesehatan di wilayah terpencil yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana pendidikan yang masih memerlukan perhatian serius.
Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam orasinya, ia menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah daerah, di antaranya meminta penjelasan terkait urgensi pengadaan kendaraan dinas mewah dan anggaran pakaian dinas tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendesak Gubernur Sumatera Selatan bersama Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk membatalkan rencana pengadaan tersebut.
“Bahwa anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, serta pemulihan ekonomi masyarakat,” tegas Sandi.
Tak hanya itu, ia juga meminta Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel untuk menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kebijakan yang dinilai menimbulkan polemik.
Sementara itu, massa aksi diterima oleh Bernandi Saladin selaku Kasubag AKP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel. Ia menyampaikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan SIRA sebagai bentuk pengawasan terhadap belanja pegawai, khususnya di lingkungan Biro Umum.
“Sekali lagi ini bukan tentang jabatan, tetapi operasional yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gubernur. Terkait aksi hari ini, nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan,” jelasnya.
Aksi ini menegaskan meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan prioritas penggunaan anggaran daerah, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Editor : Toni
