MEDAN, Sumut- Bupati kabupaten Dairi Vickner Sinaga menekankan pentingnya sinergi antar daerah serta pendekatan persuasif untuk selesaikan persoalan klaim masyarakat di kawasan hutan eks Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan [PBPH[ wilayah Dairi dan Pakpak Bharat. Hal itu disampaikan Vickner dalam rapat koordinasi di Dinas LHK Sumatera Utara Medan pada Senin 10/8/2026.
Rapat yang dipimpin Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung itu membahas sangat maraknya aktivitas warga yang memasang patok dan nama di lokasi eks PBPH, Padahal sebelumnya area tersebut telah di alokasikan pemerintah untuk pembangunan teritorial Batalyon 908 dan Batalyon 906.
Didalam mencegah konflik horizontal, Pemkab Dairi bersama TNI, Polri, dan juga Pemkab Pakpak Bharat berfokus pada langkah edukasi serta pendekatan sosial psikologis kepada warga, Vickner Sinaga pun menyampaikan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Dairi akan terus melakukan koordinasi mau pun edukasi kepada masyarakat dan mengedepankan pendekatan yang persuasif dalam upaya menjaga situasi tetap aman kondusif.
“Pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa bersama sama melakukan edukasi, Kami juga bersama pihak kepolisian, camat dan para tokoh masyarakat akan terus monitoring agar situasi Kondusif,” jelas Vickner.
Hasil rapat tersebut akan segera untuk dipetakan sebagai laporan ke Satuan tugas Pemerintah Pusat untuk menjadi pedoman arah penanganan tindak lanjut sesuai regulasi yang berlaku. [M.Jait]
