PALEMBANG, LINGKARAN ISTANA – Menyikapi perkembangan polemik antara pihak Hotel The Alts Palembang dan Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI), Forum Aktivis Sumatera Selatan bersama tim kuasa hukum A2KI menyampaikan klarifikasi resmi terkait pernyataan somasi yang sebelumnya disampaikan oleh tim kuasa hukum Hotel The Alts, Bayu Prasetya dan Titis Rachmawati.
Pernyataan mengenai somasi tersebut mencuat dalam pemberitaan setelah A2KI menggelar aksi damai jilid II di Hotel The Alts Palembang pada Kamis (29/10/2026).
Dalam pernyataan yang disampaikan, pihak kuasa hukum Hotel The Alts memberikan peringatan kepada A2KI agar tidak kembali menggelar aksi di lingkungan hotel. Selain itu, apabila aksi serupa kembali dilakukan, pihaknya menyatakan telah menyiapkan somasi serta mempertimbangkan langkah hukum.
Menanggapi perkembangan tersebut, Forum Aktivis Sumatera Selatan yang juga merupakan tim hukum A2KI menggelar konferensi pers resmi pada Sabtu (31/10/2026) sore.
Konferensi pers tersebut digelar untuk memberikan klarifikasi sekaligus menegaskan sikap A2KI dalam menyikapi somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Hotel The Alts Palembang.
Dalam keterangannya, tim hukum Forum Aktivis Sumatera Selatan menegaskan bahwa A2KI tetap berkomitmen pada substansi persoalan yang selama ini menjadi perhatian mereka, yakni dugaan permasalahan terkait lahan parkir dan pajak Hotel The Alts Palembang.
Menurut tim hukum, persoalan tersebut telah dilaporkan A2KI kepada sejumlah pihak terkait, di antaranya DPR dan Pemerintah Kota Palembang. Oleh karena itu, pihaknya berharap lembaga maupun instansi tersebut dapat memberikan tindak lanjut serta penjelasan kepada masyarakat, khususnya kepada A2KI sebagai pihak yang telah menyampaikan laporan.
“Kami dari tim hukum aktivis Sumatera Selatan yang juga mendampingi saudara Maulana dari Aliansi Aktivis Kritis Indonesia (A2KI), hari ini memberikan klarifikasi resmi. A2KI akan tetap fokus pada permasalahan Hotel The Alts,” tegas perwakilan tim hukum dalam konferensi pers.
Lebih lanjut, tim hukum menyebut terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian A2KI. Pertama, mengenai dugaan tidak tersedianya lahan parkir Hotel The Alts sebagaimana yang dipersoalkan dalam laporan mereka.
Kedua, terkait persoalan pajak Hotel The Alts Palembang. Dalam hal ini, tim hukum berharap adanya audit independen agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan transparan.
“Kami berharap DPR maupun Pemerintah Kota dapat memberikan laporan kepada masyarakat, terutama kepada A2KI yang telah menyampaikan laporan terkait persoalan lahan parkir dan pajak Hotel The Alts Palembang,” lanjutnya.
Tim hukum juga berharap pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, khususnya dalam memastikan penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan berjalan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, terkait somasi yang disampaikan tim kuasa hukum Hotel The Alts, Forum Aktivis Sumatera Selatan menilai langkah tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam dinamika hukum. Pihaknya pun menegaskan bahwa penyampaian klarifikasi ini tidak dimaksudkan untuk memperpanjang polemik, melainkan agar perhatian tetap tertuju pada substansi persoalan yang telah dilaporkan.
Namun demikian, pihaknya berharap somasi tersebut nantinya tidak berlanjut apabila bukti-bukti yang telah disampaikan kepada DPR dan Pemerintah Kota dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti persoalan yang dilaporkan A2KI.
“Bagi kami, somasi itu wajar dan lumrah di dunia hukum. Semoga saja somasi tersebut nantinya bisa gugur karena bukti-bukti yang telah kami berikan kepada DPR dan Pemerintah Kota merupakan bukti yang konkret,” ungkapnya.
Tim hukum menegaskan, klarifikasi tersebut disampaikan secara resmi kepada awak media agar informasi mengenai sikap A2KI dapat diketahui masyarakat secara luas. Mereka juga menekankan bahwa munculnya somasi dari pihak Hotel The Alts tidak serta-merta membuat A2KI mengalihkan perhatian dari persoalan yang selama ini diperjuangkan, yakni meminta kejelasan atas laporan terkait lahan parkir dan pajak Hotel The Alts Palembang.
Dengan demikian, Forum Aktivis Sumatera Selatan berharap persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian dalam konteks somasi maupun langkah hukum masing-masing pihak. Sebab, substansi laporan mengenai dugaan persoalan lahan parkir dan pajak Hotel The Alts masih membutuhkan penjelasan serta tindak lanjut dari pihak-pihak berwenang.
Kini, perhatian publik tertuju kepada DPR dan Pemerintah Kota Palembang. Masyarakat menantikan apakah laporan A2KI akan ditindaklanjuti secara serius, termasuk kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau audit independen terhadap persoalan yang dipersoalkan.
Menutup keterangannya, tim hukum Forum Aktivis Sumatera Selatan kembali menegaskan harapan agar DPR dan Pemerintah Kota Palembang dapat menindaklanjuti laporan A2KI secara maksimal. Pihaknya menginginkan agar persoalan yang menjadi perhatian tersebut mendapatkan kejelasan, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana pengawasan terhadap operasional hotel, khususnya terkait persoalan lahan parkir dan pajak daerah.
“Kami berharap DPR dan Pemerintah Kota Palembang dapat menindaklanjuti laporan ini secara maksimal. Kami ingin persoalan yang menjadi perhatian A2KI mendapatkan kejelasan, sehingga masyarakat juga mengetahui bagaimana pengawasan terhadap operasional hotel, khususnya terkait persoalan lahan parkir dan pajak daerah,” Tutupnya.(Toni)
