PALEMBANG, LINGKARAN ISTANA —
Ketua Umum National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Sumatera Selatan, Rian Yohwaril, angkat bicara menyikapi viralnya curhatan atlet disabilitas berprestasi asal Kota Lubuklinggau, Mila Purnama Sari, di media sosial Instagram.
Curhatan Mila yang mengungkapkan kesedihannya setelah diduga mendapat komentar bernada “bikin malu” dari Wali Kota Lubuklinggau, H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom., memantik perhatian serius dari organisasi olahraga disabilitas tingkat provinsi tersebut.
Polemik ini mencuat setelah Mila menyuarakan keluhannya terkait hak bonus atlet yang hingga kini masih dipersoalkan. Namun, persoalan tersebut berkembang menjadi sorotan publik setelah muncul komentar yang diduga ditujukan kepada dirinya dan dikaitkan dengan orang nomor satu di Kota Lubuklinggau.
Menanggapi persoalan tersebut, Rian menegaskan bahwa kondisi mental dan psikologis atlet tidak boleh diabaikan. Menurutnya, perjuangan atlet dalam menyuarakan hak atas prestasi yang telah dipersembahkan untuk daerah seharusnya mendapatkan penghargaan, bukan justru menimbulkan tekanan psikologis.
Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, Rian bersama perwakilan pengurus NPCI dari sejumlah kabupaten/kota langsung bergerak menuju Lubuklinggau untuk memastikan kondisi Mila sekaligus meminta kejelasan kepada pemerintah daerah.
“Hari ini saya langsung berangkat ke Lubuklinggau. Pertama, saya ingin memastikan kondisi mental atlet nasional kita ini pasca-kejadian. Kedua, apa yang disampaikan Mila adalah murni suara hati atas perjuangan hak bonus yang hingga kini belum jelas juntrungannya,” ujar Rian, Rabu (4/11/2026).
Rian juga menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menangani persoalan bonus atlet. Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak dan penghargaan terhadap atlet yang telah berjuang membawa nama daerah.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Kabupaten Lahat. Meskipun sempat menghadapi kendala keterlambatan input APBD, pemerintah daerah setempat dinilai tetap menunjukkan iktikad baik dengan mencari solusi melalui penyesuaian anggaran hingga bonus atlet dapat dicairkan secara bertahap.
“Jangan kita cuma merapikan bungkus, tapi cobalah ke depan itu benar-benar membenahi isi. Kalau dulu mungkin dijanjikan 15 juta, pemimpin baru itu harusnya membawa perbaikan, minimal sama atau lebih baik, bukan malah membanding-bandingkan dengan daerah yang lebih kecil untuk memotong hak atlet,” kritik Rian.
Lebih jauh, Rian mengingatkan bahwa keberhasilan seorang atlet tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan keterampilan bertanding. Ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan, yakni kekuatan mental, kondisi fisik, serta kesejahteraan atlet.
Menurutnya, polemik bonus yang berlarut-larut, ditambah dugaan pernyataan yang melukai perasaan atlet, berpotensi mengganggu mental dan motivasi mereka dalam menghadapi kompetisi.
Persoalan ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesiapan Kota Lubuklinggau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dan Pekan Paralimpiade Provinsi (Peparprov) mendatang.
Rian menilai, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan secara bijaksana, bukan tidak mungkin muncul persepsi negatif di kalangan komunitas olahraga disabilitas mengenai komitmen pemerintah daerah dalam memberikan ruang dan penghargaan yang setara bagi atlet penyandang disabilitas.
Sebagai bentuk dukungan dan solidaritas, pengurus NPCI dari sejumlah daerah turut mendampingi Rian menuju Lubuklinggau. Daerah yang disebutkan dalam rombongan tersebut meliputi Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Rawas Utara (Muratara), Musi Rawas, dan Empat Lawang.
Rombongan tersebut berencana meminta audiensi dengan pihak eksekutif dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat guna memperoleh klarifikasi sekaligus kepastian penyelesaian persoalan bonus atlet.
Di tengah polemik tersebut, NPCI Sumsel turut menyoroti perbedaan perhatian pemerintah terhadap atlet disabilitas di tingkat pusat dan daerah.
Rian mencontohkan komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan apresiasi kepada atlet berprestasi, termasuk penghargaan senilai Rp3 miliar bagi peraih medali Asian Para Games. Ia juga menyinggung bentuk penghargaan berupa rumah yang diberikan sejumlah pemerintah provinsi, seperti Banten dan Riau.
“Pemerintah pusat saja memberikan atensi luar biasa untuk disabilitas. Harusnya pemangku kebijakan di daerah itu menjadi tempat orang menampung inspirasi, bukan malah mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak pas, apalagi kepada kami penyandang disabilitas yang akses pendidikannya tidak seberuntung yang lain,” tegas Rian. Tutupnya.(Toni)
